Raja-Raja Nusantara
merupakan organisasi untuk kerajaan
Harianjogja.com,
JOGJA -- Raja Ngayogyakarta yang juga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono
(HB) X menyepakati adanya satu organisasi raja-raja di nusantara. Mengingat,
saat ini organisasi yang mengatasnamakan raja-raja di nusantara ada lebih dari
satu, bahkan ada beberapa yang bukan raja tetapi menjadi keanggotaan.
Kesepakatan mendirikan satu
organisasi itu, terungkap dalam pertemuan antara Badan Pengurus Silaturahmi
Nasional (Silatnas) Raja Nusantara saat menemui Sri Sultan HB X di Kompleks
Kepatihan, Jumat (13/1/2017) sore.
Sri Sultan HB X menyatakan,
dengan terbentuknya satu organisasi raja-raja, maka akan ada kepastian. Namun
saat ini ada beberapa organisasi raja-raja yang orang di dalamnya sama. Bahkan,
kata Sultan, organisasi itu diperkirakan berjumlah lima. Ada yang bersifat
yayasan hingga ormas, selain itu ada pula pimpinan dari organisasi raja itu
memecat anggotanya juga mengatasnamakan raja.
"Ono sing bersifat yayasan,
ono bersifat ormas. Ketuanya bisa mecat sultan yang lain, emangnya king of
king," ungkapnya, Jumat (13/1/2017) sore.
HB X mengakui ada pihak yang
bukan raja namun ikut masuk menjadi keanggotaan dalam organisasi yang
mengatasnamakan raja-raja di nusantara itu.
"Gimana mungkin, Majapahit
sudah tidak ada, tetapi Bupati yang mewakili, lah bupatinya mewakili kan nggak
ngerti. Beberapa tempat ada bupatinya, hubungane opo," ujar dia.
Oleh karena itu, HB X lebih
sepakat dengan satu organisasi saja. Terutama tidak ada jabatan ketua di
dalamnya, tetapi ada sekretaris eksekutif untuk menyelesaikan aspek
administratif. Sehingga organisasi itu bisa menjadi tempat untuk bermusyawarah.
"Saya berharap kondisi
riilnya itu kalau memang pemerintah mau mengakui ya klasifikasinya jelas, kita
kan tidak mau politik, jadi jangan dibawa kepada aspek politik. Dibawa sana,
bawa sini, kita nggak mau, makanya saya tidak pernah aktif [di organisasi raja
nusantara yang banyak tersebut]," tegasnya.
HB X belum mengetahui secara
pasti kepentingan apa yang akan dibawa dengan terbentuknya satu organisasi raja
nusantara. Namun ia berharap dengan raja masuk ke organisasi tersebut
kewajibannya mereka hanya meneruskan proses budaya yang suda dibangun oleh
leluhurnya. Dengan itu, siapa tahu, kata HB X, budaya tersebut bisa menjadi
budaya global dengan berangkat dari budaya lokal, sehingga yang paling benar
tidak selalu budaya barat.
Pemerintah Sebagai
Induk
Upu Latu M. L. Benny Ahmad Samu
Samu selaku Sekjen Badan Pengurus Silatnas Raja Sultan Nusantara Indonesia
mengatakan, adanya kesepakatan bersama HB X akan membentuk satu wadah tunggal,
wadah raja dan sultan di nusantara. Sehingga ke depan tidak perlu lagi ada
organisasi lain. Ia berharap pemerintah harus berdiri sebagai induk atau
memayungi organisasi tersebut. Jika ada organisasi yang lain sebaiknya jangn
langsung diterima, sehingga pemerintah harus tegas.
"Kalau organisasi raja dan
sultan ya jangan yang bukan raja ada di situ juga. Kita akan tetap sepakat, itu
atas pemikiran beliau [HB X]," ungkapnya.
Ia menyampaikan, hingga 2012
total raja di nusantara terhitung sejak abad I sampai abad XVIII ada 202
kerajaan, kasultanan di Nusantara yang terbentang dari Hawai sampai Madagaskar.
Setelah abad XVIII tidak dianggap lagi sebagai kerajaan karena sudah masuk
dalam pemerintahan republik. Tetapi faktanya, kata dia, hingga 2015, tercatat
ada lima organisasi yang mengatasnamakan raja nusantara. Sejalan dengan itu,
pemerintah tidak lagi menangani organisasi itu satu per satu karena memang
tidak jelas.
Dalam pertemuan itu pihaknya juga
menyampaikan kepada HB X rencana pelaksanaan Silatnas ke-5 dan sempat
mengusulkan pelaksanaan di Kraton Jogja. Akantetapi HB X tercatat sudah banyak
agenda baik sebagai Raja maupun Gubernur DIY, maka pelaksanaannya dihelat di
Sumatera Barat pada April 2017 mendatang.
"Beliau [HB X] akan hadir
sebagai salahsatu tokoh raja-raja dan sultan bersama bangsawan internasional,
ada 57 dari eropa dan lain-lain," ungkapnya.
Cek
Berita dan Artikel yang lain di Google News
0 comment:
Posting Komentar