Media Lintas Nusantara

 

Media Lintas Nusantara adalah satu satunya unit usaha dari Dinasti Nusantara Grup yang bergerak di bidang media audio visual. Sebagai unit usaha yang merintis karyanya sejak Januari 2023 lalu, dan satu-satunya media resmi dari Dinasti Nusantara Grup kami memulai dengan mengelola akun YouTube dari founder Dinasti Nusantara Grup yaitu Dr. KPAA Nicholas Nyoto Prasetyo Dononagoro yang bernama akun Mas Boos Nicho, Media Lintas Nusantara mulai mengembangkan sayapkan di beberapa sisi audio visual lainnya seperti penggunaan Media Sosial sebagai media penyebar informasi dan kreativitas dan juga masuk dalam lini bisnis di bidang penyediaan jasa periklanan (promosi) serta jasa fotografi dan videografi profesional.

Sejauh ini Media Lintas Nusantara mengemas berbagai tayangan YouTube nya seputar penyebaran nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi dari visi besar Dinasti Nusantara Grup. Tayangan-tayangan yang disuguhkan berupa podcast selama ini dikemas dalam tayangan yang membangun kesadaran bagi insan Nusantara yang harus menyadari keunggulan diri sebagai keturunan para leluhur yang mendiami suatu wilayah yang disebut Nusantara ini yang konon pengaruhnya menyebar sampai ke dua pertiga belahan dunia.

Sebagai perusahaan media, Media Lintas Nusantara juga mengangkat isu-isu diluar tema spiritual, seperti jurnalistik terkait perkembangan unit-unit usaha dan produk yang ada di bawah payung Dinasti Nusantara Grup, promosi masing-masing produk dan jasa dari unit-unit usahanya tersebut, serta mengangkat seni dan budaya Nusantara. Namun kami tidak hanya berkutat di dalam komunitas Dinasti Nusantara Grup saja, kami juga melebarkan sayap dengan berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk menjadi inspirasi terutama wadah bagi anak-anak muda Indonesia yang berprestasi dan memiliki segudang kisah inspiratif.

Media Lintas Nusantara yang merambah dunia bisnis fotografi dan videografi juga berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi segenap klien. Kami mengolaborasi antara skill dari masing-masing personal dalam tim dan juga perlatan terbaru dan tercanggih di kelasnya membuat setiap gambar yang kami hasilkan merupakan hasil terbaik dari sebuah karya. Kami mendefinisikan ulang seni fotografi dimana setiap gambar menjadi bermakna dan tak lekang oleh waktu. Setiap anda layak untuk memiliki kenangan yang indah dalam setiap gambar dan bidikan kamera yang kami suguhkan. Semua karya yang kami lakukan, baik dari program, tayangan, maupun seni akan selalu penuh warna dengan tetap tidak meninggalkan rasa budaya Nusantara, dan Media Lintas Nusantara akan selalu menjadi yang terdepan dalam pengembangan dan kualitas untuk mencapai visi menjadi perusahaan media yang bercorak Nusantara, namun berkualitas global.

Sumber : DISINI

Rabaca Mpapola, lee...

Raja-Raja Nusantara Bersatu, Optimis Indonesia Maju

 DENPASAR, BeritaDewata – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih priode 2019 -2024, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian dan dukungan yang tinggi terhadap budaya. Selama ini, Indonesia dikenal seluruh dunia memiliki kekayaan alam dan kebudayaan. Keberadaan kerajaan dan keraton seNusantara yang sejak zaman dulu dengan kisah sejarah tentang kejayaan merupakan amanah dan marwah budaya adi luhung milik Indonesia.

Dan Presiden Jokowi menaruh perhatian besar pada kebeadaan kerajaan dan keraton Nusantara melalui pertemuan yang berlangsung di Istana Negara Bogor pada 4 Januari tahun lalu. Dalam pertemuan tersebut, saat itu Jokowi berpesan agar para sultan, raja, pangeran dan pemangku adat keraton-keraton Nusantara, untuk terus menjaga, merawat dan melestarikan warisan nilai-nilai budaya adiluhung Indonesia.

Menurut Jokowi pihak kerajaan dan keraton seNusantara tidak boleh berhenti hanya pada membangga-banggakan kejayaan masa lalu, tapi ke depannya harus bisa menjadikan warisan nilai budaya para pendahulu kita sebagai modal budaya untuk menghadapi tantangan bangsa Indonesia. Perlu diingat nilai-nilai budaya keraton yang adiluhung adalah bekal untuk melangkah maju dan penyemangat menghadapi persaingan global yang semakin sengit.

Senada dengan imbauan dan dukungan Jokowi terhadap kebudayaan yang belakangan kian gencar didengungkan, apalagi setelah terpilihnya sebagai Presiden Indonesia priode 2019-2024, melalui Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) yang terbentuk hari ini, Selasa, 6 Agustus 2019 membawahi seluruh kerajaan dan keraton seluruh Indonesia.

Dalam Musyawarah Agung I yang berlangsung selama dua hari pada 6 hingga 7 Agustus 2019 di Hotel Ibis Style Denpasar, Bali melantik kepengurusan MAKN. Tujuan musyawarah ini paska Pilpres 2019 dan dengan terpilihnya Presiden Jokowi yaitu MAKN akan membenahi masa depan keberlangsungannya demi menjaga marwah budaya Indonesia dan ikut berpartisipasi untuk masa depan optimis Indonesia maju.

Menurut Dra. R. Ay Yani WSS Kuswododjojo, Penganggeng Kasunanan Sumenep sejak tanggal 5 Agustus 2019 berkumpul seluruh Raja, Pangeran, Putri dari seluruh Kerajaan dan Keraton seNusantara di Bali untuk mengikuti acara musyawarah agung I Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN).

Dan wanita yang bisa disapa Bunda Yani ini menjelaskan MAKN merumuskan lima syarat utama untuk menghindari potensi kemunculan raja atau ratu yang mengaku-aku tanpa ada jejak dan sejarah kerajaannya.

“Karena itu ada rumusan penting yang harus dimiliki sebuah kerajaan dan keraton yakni adanya lima syarat pertama ada atau memiliki istana atau keraton atau puri, lalu ada raja yang ditabalkan atau dinobatkan, syarat ketiga ada dan memiliki sisillah turun temurun, syarat keempat punya lambang pusaka atau ada situs kerajaan atau keratonnya dan kelima ada masyarakat adatnya.

 

Menurut PYM Ida Tjakarda Jambe Pemecutan, SH, Raja Denpasar IX, kelima syarat ini menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kemunculan raja, pangeran atau ratu yang abal-abal atau tidak valid.

Kata Bunda Yani, wanita berjilbab yang selalu tampil fashionable dengan kain Indonesia ini, melalui lima syarat penting tadi akan menjadi dasar kuat sebuah kerajaan atau keraton yang mendukung Persatuan Kesatuan dan Kesatuan NKRI semakin kokoh.

Bunda Yani mengatakan sesuai pesan Presiden Jokowi ke depannya seluruh raja, sultan seNusantara atau seluruh Indonesia menjadi benteng budaya yang ikut bertanggungjawab mengajak seluruh masyarakat bergotong royong membangun bangsa.

Bunda Yani yang sering menjadi narasumber tentang bidang kerajaan dan keraton Indonesia juga mengatakan dalam musyawarah agung I MAKN ini akan mengajak kalangan muda atau Milenial untuk peduli pada budaya bangsa khususnya pada kerajaan dan keraton Indonesia.

Menurut Bunda Yani saat ini mulai dilakukan hal-hal yang mengarah pada minat dan perhatian kalangan Milenial seperti bidang digital, entrepreneur atau kewirausahaan yang semuanya merekatkan kepedulian pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia yang berkaitan dengan Kerajaan atau Keraton seNusantara.

Sementara itu Raja Denpasar IX, PYM Ida Tjakarda Jambe Pemecutan, SH mengatakan yang perlu diingat dan digarisbawahi keraton atau kerajaan Indonesia sangat diperhatikan Presiden Jokowi yang peduli dan mendukung tentang budaya. Keraton atau kerajaan merupakan akar budaya yang memiliki aset penting di dalamnya seperti tentang tradisi, pakaian, kuliner, hikayat cerita dan sejarah seribu Raja, Jalur Rempah yang semua ini bisa digaungkan dengan kondisi kekinian atau zaman sekarang yang melibatkan kalangan millenial atau anak muda yang dekat dengan bidang teknologi digital.

 “Akan banyak program dan kegiatan yang akan kita lakukan dengan menggandeng atau mengajak semangat Kalangan Milenials. Nantinya program atau kegiatan ini akan menggunakan teknologi digital seperti You Tube, media sosial dan hal-hal atau kebiasaan yang dilakukan anak zaman sekarang.” imbuh Bunda Yani.

Sementara Kanjeng Pangeran (KP) Eddy Wirabhumi, dari Keraton Kasunanan Surakarta mengatakan paska Pilpes semua komponen bangsa yang terpolarisasi harus Bersatu. Dan KP Eddy mengatakan penggiat kebudayaan dan kebhinekaan, dengan adanya keraton-keraton adalah pusat peradaban dari seluruh proses dari peralihan zaman.

Keberadaan kerajaan dan keraton merupakan hak asasi kebudayaan yang dlindungi UU Kebudayaan, tercatat juga dalam UU Cagar Budaya dengan persepsi kebhinekaan dan kebangsaan yang harus kembali kepada spirit atau semangat Bhineka Tunggal Ika yang mengutamakan persatuan di atas semua kepentingan.

 

KP Eddy yang merupakan suami G.K.R Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng Kerabat Keraton Kasunanan Surakarta ini mengatakan, Sekarang saatnya para pelaku penggiat budaya untuk mengingatkan spirit bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang asli menyatu bergandengan tangan untuk mengingatkan berbeda-beda disatukan dengan baju dan budaya Indonesia.

“Justru keindahan kita karena keberagaman. Dan kita harus memilah yang satu visi satu jiwa, bukan berarti menolak tetapi kita menyatukan yang sevisi dengan Bhineka Tunggal Ika.” Tegasnya.

KP Eddy juga sedikit mengulas tentang peran kerajaan dan keraton terhadap bangsa dan negara Indonesia yang sudah ada ikut berperan penting sejak zaman kemerdekaan. Dalam Dokumen BPUPKI yang mengkonsep bangsa Indonesia, kehadiran pihak kerajaan dan keraton di Indonesia terlibat langsung.

Kata KP Eddy, pada era tahun 45 berbeda dengan zaman sekarang. Karena itu perlu sikap yang bijak dan mengena yang dilakukan sesuai dengan zaman kini. “Rasa cinta kebudayaan dan kebhinekaan ini akan menekan masuk atau tumbuhnya ancaman serius bangsa Indonesia saat ini seperti radikalisme dan intoleransi.” Imbuh KP Eddy.

“Sekarang, kita tidak bisa hanya melawan secara fisik seperti era perjuangan. Sekarang, kita melakukan perlawanan dengan knowledge atau ilmu pengetahuan tentang peninggalan nilai-nilai luhur kita akan diungkapkan tidak sebatas penguatan negara dan bangsa.” Ujar KP Eddy kembali menegaskan.

“Justru kita mempersiapkan menuju ke arah Indonesia menjadi negara yang bisa mandiri dalam tiga aspek penting yaitu pangan, energi dan keuangan,” kata KP Eddy.

Melalui MAKN yang memiliki sekitar 56 kerajaan dan keraton seNusantara, kata KP Eddy seharusnya mampu melakukan peran penting untuk mewujudkan Indonesia bermandiri dalam tiga aspek penting di atas. “Cara yang bisa dilakukan keberadaan kerajaan atau keraton seNusantara bisa melakukan peran budaya, pariwisata dan potensi ekonomi.” imbuhnya.

KP Eddy juga menegaskan keberadaan kerajaan atau keraton tercantum dalam konvensi internasional ILO dan ada di amandemen UUD 1945 yaitu negara mengakui dan menghormati keberadaan kerajaan atau keraton.

Ke dua konvensi ini menjadi acuan penting adanya pengakuan dari dunia internasional dan nasional. Tentunya seiring dengan perkembangan zaman keberadaan kerajaan atau keraton yang di tahun 1945 harus luwes mengikuti perkembangan era sekarang.

KP Eddy meyakini melaui tiga peran yaitu Budaya, Pariwisata dan Potensi Ekonomi, tentu dilakukan mapping atau pemetaan potensi kekuatan kerajaan atau keraton seNusantara. “Indonesia dengan keberadan kerajaan atau keraton akan mampu mewujudkan Indonesia yang mandiri,” kata dia.

 

Di dalam peran potensi Ekonomi misalnya, dari seluruh kerajaan dan keraton di Indonesia memiliki kandungan pada mineral berkwalitas yang di masa depan menjadi idola dunia. Satu keunggulan yang dimiliki Indonesia ini, menurut KP Eddy adalah kerajaan dan keraton seNusantara yang memiliki teknologi adiluhung para raja sejak kedigjayaannya di masa lalu yang tidak dimiliki bangsa lain.

Dan untuk era sekarang, dengan melibatkan Kaum Milenilas, Eddy sependapat dengan Bunda Yani yakni perlu dilakukan kegiatan atau program yang mendekatan dengan teknologi digital, start up (potensi ekonomi bisnis yang dijalankan dan dikembangkan kaum muda) tanpa mengabaikan kearifan lokal budaya setempat.

Menurut KP. Eddy, pelestarian sejarah dan budaya agar tetap dipertahankan sebagai budaya Indonesia sesuai pesan Presiden Jokowi bahwa kebudayaan itu penting dan menjadi jati diri bangsa.Dengan adanya kerajaan dan keraton seIndonesia merupakan hal yang harus dipertahankan karena salah satunya kerajaan dan keraton sebagai indentitas bangsa Indonesia.

KP Eddy juga menegaskan tentang perlu dilakukan revitalisasi kerajaan dan keraton dengan dua target revitalisasi fisik dan non fisik, Menurutnya, pada revitalissai fisik adalah bagunan keraton dan benda cagar budaya. Sementara non fisik adalah kesenian, adat tradisi dan kearifan lokal budaya setempat.

Ke depannya, dalam pembangunan pariwisata, KP Eddy menegaskan pentingnya pengembangan literasi berwawasan budaya, revitalisasi peran kota dan sejarahnya, nilai budaya dan tradisi, kearifan lokal, serta pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan.

Sumber : DISINI

Rabaca Mpapola, lee...

RAJA-RAJA NUSANTARA : Sultan Sepakat Hanya Satu Organisasi

 

Raja-Raja Nusantara merupakan organisasi untuk kerajaan

Harianjogja.com, JOGJA -- Raja Ngayogyakarta yang juga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyepakati adanya satu organisasi raja-raja di nusantara. Mengingat, saat ini organisasi yang mengatasnamakan raja-raja di nusantara ada lebih dari satu, bahkan ada beberapa yang bukan raja tetapi menjadi keanggotaan.

Kesepakatan mendirikan satu organisasi itu, terungkap dalam pertemuan antara Badan Pengurus Silaturahmi Nasional (Silatnas) Raja Nusantara saat menemui Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Jumat (13/1/2017) sore.

Sri Sultan HB X menyatakan, dengan terbentuknya satu organisasi raja-raja, maka akan ada kepastian. Namun saat ini ada beberapa organisasi raja-raja yang orang di dalamnya sama. Bahkan, kata Sultan, organisasi itu diperkirakan berjumlah lima. Ada yang bersifat yayasan hingga ormas, selain itu ada pula pimpinan dari organisasi raja itu memecat anggotanya juga mengatasnamakan raja.

"Ono sing bersifat yayasan, ono bersifat ormas. Ketuanya bisa mecat sultan yang lain, emangnya king of king," ungkapnya, Jumat (13/1/2017) sore.

HB X mengakui ada pihak yang bukan raja namun ikut masuk menjadi keanggotaan dalam organisasi yang mengatasnamakan raja-raja di nusantara itu.

"Gimana mungkin, Majapahit sudah tidak ada, tetapi Bupati yang mewakili, lah bupatinya mewakili kan nggak ngerti. Beberapa tempat ada bupatinya, hubungane opo," ujar dia.

Oleh karena itu, HB X lebih sepakat dengan satu organisasi saja. Terutama tidak ada jabatan ketua di dalamnya, tetapi ada sekretaris eksekutif untuk menyelesaikan aspek administratif. Sehingga organisasi itu bisa menjadi tempat untuk bermusyawarah.

"Saya berharap kondisi riilnya itu kalau memang pemerintah mau mengakui ya klasifikasinya jelas, kita kan tidak mau politik, jadi jangan dibawa kepada aspek politik. Dibawa sana, bawa sini, kita nggak mau, makanya saya tidak pernah aktif [di organisasi raja nusantara yang banyak tersebut]," tegasnya.

HB X belum mengetahui secara pasti kepentingan apa yang akan dibawa dengan terbentuknya satu organisasi raja nusantara. Namun ia berharap dengan raja masuk ke organisasi tersebut kewajibannya mereka hanya meneruskan proses budaya yang suda dibangun oleh leluhurnya. Dengan itu, siapa tahu, kata HB X, budaya tersebut bisa menjadi budaya global dengan berangkat dari budaya lokal, sehingga yang paling benar tidak selalu budaya barat.

Pemerintah Sebagai Induk

Upu Latu M. L. Benny Ahmad Samu Samu selaku Sekjen Badan Pengurus Silatnas Raja Sultan Nusantara Indonesia mengatakan, adanya kesepakatan bersama HB X akan membentuk satu wadah tunggal, wadah raja dan sultan di nusantara. Sehingga ke depan tidak perlu lagi ada organisasi lain. Ia berharap pemerintah harus berdiri sebagai induk atau memayungi organisasi tersebut. Jika ada organisasi yang lain sebaiknya jangn langsung diterima, sehingga pemerintah harus tegas.

"Kalau organisasi raja dan sultan ya jangan yang bukan raja ada di situ juga. Kita akan tetap sepakat, itu atas pemikiran beliau [HB X]," ungkapnya.

Ia menyampaikan, hingga 2012 total raja di nusantara terhitung sejak abad I sampai abad XVIII ada 202 kerajaan, kasultanan di Nusantara yang terbentang dari Hawai sampai Madagaskar. Setelah abad XVIII tidak dianggap lagi sebagai kerajaan karena sudah masuk dalam pemerintahan republik. Tetapi faktanya, kata dia, hingga 2015, tercatat ada lima organisasi yang mengatasnamakan raja nusantara. Sejalan dengan itu, pemerintah tidak lagi menangani organisasi itu satu per satu karena memang tidak jelas.

Dalam pertemuan itu pihaknya juga menyampaikan kepada HB X rencana pelaksanaan Silatnas ke-5 dan sempat mengusulkan pelaksanaan di Kraton Jogja. Akantetapi HB X tercatat sudah banyak agenda baik sebagai Raja maupun Gubernur DIY, maka pelaksanaannya dihelat di Sumatera Barat pada April 2017 mendatang.

"Beliau [HB X] akan hadir sebagai salahsatu tokoh raja-raja dan sultan bersama bangsawan internasional, ada 57 dari eropa dan lain-lain," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Rabaca Mpapola, lee...