DENPASAR, BeritaDewata – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih priode 2019 -2024, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian dan dukungan yang tinggi terhadap budaya. Selama ini, Indonesia dikenal seluruh dunia memiliki kekayaan alam dan kebudayaan. Keberadaan kerajaan dan keraton seNusantara yang sejak zaman dulu dengan kisah sejarah tentang kejayaan merupakan amanah dan marwah budaya adi luhung milik Indonesia.
Dan Presiden Jokowi menaruh
perhatian besar pada kebeadaan kerajaan dan keraton Nusantara melalui pertemuan
yang berlangsung di Istana Negara Bogor pada 4 Januari tahun lalu. Dalam
pertemuan tersebut, saat itu Jokowi berpesan agar para sultan, raja, pangeran
dan pemangku adat keraton-keraton Nusantara, untuk terus menjaga, merawat dan
melestarikan warisan nilai-nilai
budaya adiluhung Indonesia.
Menurut Jokowi pihak kerajaan dan
keraton seNusantara tidak boleh berhenti hanya pada membangga-banggakan
kejayaan masa lalu, tapi ke depannya harus bisa menjadikan warisan nilai budaya
para pendahulu kita sebagai modal budaya untuk menghadapi tantangan bangsa
Indonesia. Perlu diingat nilai-nilai budaya keraton yang adiluhung adalah bekal
untuk melangkah maju dan penyemangat menghadapi persaingan global yang semakin
sengit.
Senada dengan imbauan dan
dukungan Jokowi terhadap kebudayaan yang belakangan kian gencar didengungkan,
apalagi setelah terpilihnya sebagai Presiden Indonesia priode 2019-2024,
melalui Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) yang terbentuk hari ini, Selasa,
6 Agustus 2019 membawahi seluruh kerajaan dan keraton seluruh Indonesia.
Dalam Musyawarah Agung I yang
berlangsung selama dua hari pada 6 hingga 7 Agustus 2019 di Hotel Ibis Style
Denpasar, Bali melantik kepengurusan MAKN. Tujuan musyawarah ini paska Pilpres
2019 dan dengan terpilihnya Presiden Jokowi yaitu MAKN akan membenahi masa
depan keberlangsungannya demi menjaga marwah budaya Indonesia dan ikut
berpartisipasi untuk masa depan optimis Indonesia maju.
Menurut Dra. R. Ay Yani WSS
Kuswododjojo, Penganggeng Kasunanan Sumenep sejak tanggal 5 Agustus 2019
berkumpul seluruh Raja, Pangeran, Putri dari seluruh Kerajaan dan Keraton
seNusantara di Bali untuk mengikuti acara musyawarah agung I Majelis Adat Kerajaan
Nusantara (MAKN).
Dan wanita yang bisa disapa Bunda
Yani ini menjelaskan MAKN merumuskan lima syarat utama untuk menghindari
potensi kemunculan raja atau ratu yang mengaku-aku tanpa ada jejak dan sejarah
kerajaannya.
“Karena itu ada rumusan penting
yang harus dimiliki sebuah kerajaan dan keraton yakni adanya lima syarat
pertama ada atau memiliki istana atau keraton atau puri, lalu ada raja yang
ditabalkan atau dinobatkan, syarat ketiga ada dan memiliki sisillah turun
temurun, syarat keempat punya lambang pusaka atau ada situs kerajaan atau
keratonnya dan kelima ada masyarakat adatnya.
Menurut PYM Ida Tjakarda Jambe
Pemecutan, SH, Raja Denpasar IX, kelima syarat ini menjadi hal yang sangat
penting untuk menghindari kemunculan raja, pangeran atau ratu yang abal-abal
atau tidak valid.
Kata Bunda Yani, wanita berjilbab
yang selalu tampil fashionable dengan kain Indonesia ini, melalui lima syarat
penting tadi akan menjadi dasar kuat sebuah kerajaan atau keraton yang
mendukung Persatuan Kesatuan dan Kesatuan NKRI semakin kokoh.
Bunda Yani mengatakan sesuai
pesan Presiden Jokowi ke depannya seluruh raja, sultan seNusantara atau seluruh
Indonesia menjadi benteng budaya yang ikut bertanggungjawab mengajak seluruh
masyarakat bergotong royong membangun bangsa.
Bunda Yani yang sering menjadi
narasumber tentang bidang kerajaan dan keraton Indonesia juga mengatakan dalam
musyawarah agung I MAKN ini akan mengajak kalangan muda atau Milenial untuk
peduli pada budaya bangsa khususnya pada kerajaan dan keraton Indonesia.
Menurut Bunda Yani saat ini mulai
dilakukan hal-hal yang mengarah pada minat dan perhatian kalangan Milenial
seperti bidang digital, entrepreneur atau kewirausahaan yang semuanya
merekatkan kepedulian pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia yang
berkaitan dengan Kerajaan atau Keraton seNusantara.
Sementara itu Raja Denpasar IX,
PYM Ida Tjakarda Jambe Pemecutan, SH mengatakan yang perlu diingat dan
digarisbawahi keraton atau kerajaan Indonesia sangat diperhatikan Presiden
Jokowi yang peduli dan mendukung tentang budaya. Keraton atau kerajaan
merupakan akar budaya yang memiliki aset penting di dalamnya seperti tentang
tradisi, pakaian, kuliner, hikayat cerita dan sejarah seribu Raja, Jalur Rempah
yang semua ini bisa digaungkan dengan kondisi kekinian atau zaman sekarang yang
melibatkan kalangan millenial atau anak muda yang dekat dengan bidang teknologi
digital.
“Akan banyak program dan kegiatan yang akan
kita lakukan dengan menggandeng atau mengajak semangat Kalangan Milenials.
Nantinya program atau kegiatan ini akan menggunakan teknologi digital seperti
You Tube, media sosial dan hal-hal atau kebiasaan yang dilakukan anak zaman
sekarang.” imbuh Bunda Yani.
Sementara Kanjeng Pangeran (KP)
Eddy Wirabhumi, dari Keraton Kasunanan Surakarta mengatakan paska Pilpes semua
komponen bangsa yang terpolarisasi harus Bersatu. Dan KP Eddy mengatakan
penggiat kebudayaan dan kebhinekaan, dengan adanya keraton-keraton adalah pusat
peradaban dari seluruh proses dari peralihan zaman.
Keberadaan kerajaan dan keraton
merupakan hak asasi kebudayaan yang dlindungi UU Kebudayaan, tercatat juga
dalam UU Cagar Budaya dengan persepsi kebhinekaan dan kebangsaan yang harus
kembali kepada spirit atau semangat Bhineka Tunggal Ika yang mengutamakan
persatuan di atas semua kepentingan.
KP Eddy yang merupakan suami
G.K.R Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng Kerabat Keraton Kasunanan
Surakarta ini mengatakan, Sekarang saatnya para pelaku penggiat budaya untuk
mengingatkan spirit bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang asli
menyatu bergandengan tangan untuk mengingatkan berbeda-beda disatukan dengan
baju dan budaya Indonesia.
“Justru keindahan kita karena
keberagaman. Dan kita harus memilah yang satu visi satu jiwa, bukan berarti
menolak tetapi kita menyatukan yang sevisi dengan Bhineka Tunggal Ika.”
Tegasnya.
KP Eddy juga sedikit mengulas
tentang peran kerajaan dan keraton terhadap bangsa dan negara Indonesia yang
sudah ada ikut berperan penting sejak zaman kemerdekaan. Dalam Dokumen BPUPKI
yang mengkonsep bangsa Indonesia, kehadiran pihak kerajaan dan keraton di
Indonesia terlibat langsung.
Kata KP Eddy, pada era tahun 45
berbeda dengan zaman sekarang. Karena itu perlu sikap yang bijak dan mengena
yang dilakukan sesuai dengan zaman kini. “Rasa cinta kebudayaan dan kebhinekaan
ini akan menekan masuk atau tumbuhnya ancaman serius bangsa Indonesia saat ini
seperti radikalisme dan intoleransi.” Imbuh KP Eddy.
“Sekarang, kita tidak bisa hanya
melawan secara fisik seperti era perjuangan. Sekarang, kita melakukan
perlawanan dengan knowledge atau ilmu pengetahuan tentang peninggalan
nilai-nilai luhur kita akan diungkapkan tidak sebatas penguatan negara dan
bangsa.” Ujar KP Eddy kembali menegaskan.
“Justru kita mempersiapkan menuju
ke arah Indonesia menjadi negara yang bisa mandiri dalam tiga aspek penting
yaitu pangan, energi dan keuangan,” kata KP Eddy.
Melalui MAKN yang memiliki
sekitar 56 kerajaan dan keraton seNusantara, kata KP Eddy seharusnya mampu
melakukan peran penting untuk mewujudkan Indonesia bermandiri dalam tiga aspek
penting di atas. “Cara yang bisa dilakukan keberadaan kerajaan atau keraton
seNusantara bisa melakukan peran budaya, pariwisata dan potensi ekonomi.”
imbuhnya.
KP Eddy juga menegaskan
keberadaan kerajaan atau keraton tercantum dalam konvensi internasional ILO dan
ada di amandemen UUD 1945 yaitu negara mengakui dan menghormati keberadaan
kerajaan atau keraton.
Ke dua konvensi ini menjadi acuan
penting adanya pengakuan dari dunia internasional dan nasional. Tentunya
seiring dengan perkembangan zaman keberadaan kerajaan atau keraton yang di
tahun 1945 harus luwes mengikuti perkembangan era sekarang.
KP Eddy meyakini melaui tiga
peran yaitu Budaya, Pariwisata dan Potensi Ekonomi, tentu dilakukan mapping
atau pemetaan potensi kekuatan kerajaan atau keraton seNusantara. “Indonesia
dengan keberadan kerajaan atau keraton akan mampu mewujudkan Indonesia yang
mandiri,” kata dia.
Di dalam peran potensi Ekonomi
misalnya, dari seluruh kerajaan dan keraton di Indonesia memiliki kandungan
pada mineral berkwalitas yang di masa depan menjadi idola dunia. Satu
keunggulan yang dimiliki Indonesia ini, menurut KP Eddy adalah kerajaan dan
keraton seNusantara yang memiliki teknologi adiluhung para raja sejak
kedigjayaannya di masa lalu yang tidak dimiliki bangsa lain.
Dan untuk era sekarang, dengan
melibatkan Kaum Milenilas, Eddy sependapat dengan Bunda Yani yakni perlu
dilakukan kegiatan atau program yang mendekatan dengan teknologi digital, start
up (potensi ekonomi bisnis yang dijalankan dan dikembangkan kaum muda) tanpa
mengabaikan kearifan lokal budaya setempat.
Menurut KP. Eddy, pelestarian
sejarah dan budaya agar tetap dipertahankan sebagai budaya Indonesia sesuai
pesan Presiden Jokowi bahwa kebudayaan itu penting dan menjadi jati diri
bangsa.Dengan adanya kerajaan dan keraton seIndonesia merupakan hal yang harus
dipertahankan karena salah satunya kerajaan dan keraton sebagai indentitas
bangsa Indonesia.
KP Eddy juga menegaskan tentang
perlu dilakukan revitalisasi kerajaan dan keraton dengan dua target
revitalisasi fisik dan non fisik, Menurutnya, pada revitalissai fisik adalah
bagunan keraton dan benda cagar budaya. Sementara non fisik adalah kesenian, adat
tradisi dan kearifan lokal budaya setempat.
Ke depannya, dalam pembangunan
pariwisata, KP Eddy menegaskan pentingnya pengembangan literasi berwawasan
budaya, revitalisasi peran kota dan sejarahnya, nilai budaya dan tradisi,
kearifan lokal, serta pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan.
Sumber : DISINI
.jpg
)
BERANDAKU
0 comment:
Posting Komentar