EKSISTENSI HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM TANAH DI INDONESIA ~ DEWAN ADAT KAB. SIGI

Silahkan bagikan :

۞ السَّــــــلاَمُ عَلَيْــــــكُمْ وَرَحْمَــةُ اللــــهِ وَبَرَكَاتُــــــــــهُ ۞

۞ بســـــــــــــم اللّـــه الرّحمٰن الرّحيـــــــــــــم ۞

-------------------------------------------------------------

Menurut keberadaannya tanah dianggap sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sebab dalam keberadaannya, hal tersebut dijamin dalam UUD 1945. Sebagaimana tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Penegasan lebih lanjut tentang hal tersebut dapat dilihat dengan pengesahan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disingkat dengan UUPA yang di dalamnya memuat tentang aturan mengenai bentuk-bentuk tanah hingga segala macam pemanfaatannya bagi masyarakat atau pemerintah. Tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa tanah merupakan salah satu sumber daya utama yang menjadi kebutuhan serta kepentingan semua orang, badan hukum dan hingga kepada sektorsektor pembangunan. Kita ketahui bersama bahwa tanah sangat dibutuhkan karena dapat bermanfaat bagi pembagunan sarana dan prasarana, seperti di bidang ekonomi (pemanfaatannya bisa berupa kegiatan jual beli dalam sebuah pasar atau swayalan dan bertani di kebun atau sawah), di bidang sosial (pemanfaatannya berupa pembangunan rumah untuk tempat tinggal seseorang atau pembangunan taman sebagai tempat berkumpulnya masyarakat), dan masih banyak lagi. Berdasarkan uraian di atas sudah sewajibnya tanah perlu diatur melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang tepat, konsisten dan berkeadilan sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Kondisi tersebut pun berlaku bagi masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat sendiri diidentifikasikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki keistimewaan tersendiri, kedalaman pengetahuan kehidupan yang mengagumkan serta sistem sosial ekonomi yang tangguh. Dalam keberlangsungan hidup masyarakatnya, masyarakat hukum adat sangat bertumpu pada keseimbangan alam dan sistem produksi yang lebih menekankan pada ekonomi subsistem (berladang, berburu, mengumpul, berkebun dan lain- lain) yang secara otomatis membutuhkan lahan sebagai media utama dalam melakukan aktivitas tersebut. Sebutan bagi lahan yang diperuntukan terkait kegiatan tersebut pada masyarakat hukum adat di Indonesia dikenal dengan istilah "Tanah Ulayat" yang secara singkat diartikan sebagai tanah milik bersama masyarakat hukum adat tersebut dan di dalamnya terdapat hak yan disebut "Hak Ulayat" yang berarti kepemilikan sekelompok masyarakat hukum adat atas sebuah tanah.

Dikarenakan banyaknya pihak dan kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam menggunakan sebuah lahan, tidak jarang keberadaan tanah ulayat sering tersingkirkan. Kita ketahui bahwa perekonomian negara Indonesia yang dikelola pemerintah sampai saat ini mayoritas berbentuk pengelolaan sumber daya alam dalam skala besar seperti dilakukannya kegiatan pertambangan, perkebunan skala besar, logging dan lain sebagainya sebagai sumber utama pembangunan nasional. Namun karena adanya ketimpangan penguasaan sumber daya alam tersebut yang kemudian menciptakan sebuah konflik, membuat berbagai pihak seperti pemerintah, media dan pihak swasta mendefisinikan tanah ulayat yang berlaku dalam budaya masyarakat hukum adat sebagai terkebelakang, kuno, tidak beradab, primitif dan berbagai macam anggapan negatif lainnya.

Tentu pernyataan tersebut bertolak belakang dengan UUD 1945 Pasal 18 B (2) yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang atau dapat dikatakan pengakuan negara terhadap keberadaan dari kesatuan masyarakat hukum adat itu sekaligus pengakuan terhadap hukum adatnya yang berlaku di dalamnya. Ditambah dengan uraian yang tertulis pada UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Pasal 3 yang dianggap mengakui adanya keberadaan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Meskipun UUPA mengandung nilai-nilai luhur dalam membela kepentingan rakyat, namun pada tahapan implementasinya mengalami banyak hambatan dan benturan dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Telah banyak peraturan yang secara hierarkhi ada di bawah undangundang yang telah diterbitkan, namun belum terlihat keberhasilan dari harapan tersebut secara utuh. Bahkan peraturan pelaksana tentang keagrariaan selama ini belum memberikan jaminan kepastian hokum,perlindungan hukum, keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat yang sumber daya agraria dan sumber daya alamnya di eksploitasi pihak lain.